Namun kenyataannya, Dinas Pendidikan Sulsel justru memaksakan penerapan TPA sebagai komponen wajib dalam seleksi SPMB.
“Terjadi pengaturan sistem penerimaan secara sepihak direkayasa dengan menempatkan TPA sebagai gerbang utama ke sekolah unggulan. Padahal, mayoritas jalur penerimaan nasional seharusnya melalui zonasi dan afirmasi, dimana jalur masuk diatur ulang, serta anak asal daerah tersingkir.”ungkap Salim.
Yang paling memprihatinkan, menurut Bung Salim, adalah dugaan kuat bahwa anggaran pelaksanaan TPA bersumber dari dana publik, namun tidak disertai dokumen resmi mengenai, nilai pagu atau realisasi kontrak, tidak ada nama lembaga pelaksana, mekanisme pemilihan penyedia jasa dan audit pengawasan internal sertatidak ada legalitas penugasan atau kerja sama pihak ketiga.
“Ini proyek siluman. Dananya ada, pelaksanaannya jalan, tapi tidak ada dasar hukumnya. Kita patut menduga adanya praktik mark-up atau bahkan korupsi anggaran pendidikan.”jelas salim
“Jalur afirmasi dan zonasi dikerdilkan. Anak-anak dari daerah atau sekolah biasa secara sistematis dikalahkan. Ini bukan seleksi, ini eliminasi.”tambahnya
