Junda Maulana menginginkan agar WFA tidak disalahartikan sebagai waktu bebas. Ia ingin setiap pegawai tetap berada dalam kendali organisasi dan siap saat dibutuhkan.
“Tadi juga saya sampling di beberapa OPD, menelpon orang, teman-teman kita yang sementara WFA, mengecek keberadaannya, sementara apa mereka. Mereka tetap stand by dengan beberapa aktivitas yang mereka lakukan yang tentu produktif, itu yang kita harapkan,” ungkapnya.
Junda memastikan, evaluasi terhadap kinerja PPPK juga akan dilakukan. Pegawai yang tidak disiplin akan ditinjau ulang, sementara yang berdampak positif bagi organisasi akan dipertahankan.
“Tapi bagi yang dibutuhkan dan memang dia mempengaruhi terhadap organisasi itu kita pertahankan, karena itu juga membantu dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai target-target pembangunan,” ucapnya.
Meski begitu, Junda menegaskan peran ASN tetap harus dominan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Karena mereka dominan yang bertanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan oleh organisasi,” ungkapnya.
