Selain menggerus potensi pajak daerah, keberadaan rokok ilegal juga dianggap membahayakan masyarakat. Hal ini dikarenakan produk-produk tersebut beredar tanpa pengawasan kualitas yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Gerakan kolektif ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui rapat ini, seluruh instansi sepakat untuk lebih intens bertukar informasi dan menyusun strategi penindakan yang lebih tajam di lapangan guna meminimalisir kebocoran pendapatan di wilayah Sulawesi Barat. (**)
