Terkait acara Rakerda AHN yang digelar, kata Fadli, adalah tetap merumuskan kebijakan di internal AHN sambil menunggu peraturan pemerintah (PP) yang disahkan pemerintah pusat sebagai turunan dari UU ASN yang baru saja direvisi, sehingga pada pasal 66 UU ASN ini yang akan melakukan penataan honorer itu bisa menjadi afirmasi khusus atau memberikan sebuah prioritas untuk AHN atau honorer K2 menjadi ASN kedepan.
“ Kami sambil menunggu PP yang disahkan pemerintah pusat, sehingga di pasal 66 UU ASN ini yang akan melakukan penataan honorer itu bisa menjadi afirmasi khusus atau memberikan sebuah prioritas untuk AHN atau honorer K2 menjadi ASN kedepan.” pungkasnya.(m1)
