Mamasa, Jurnaltivi.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Baswaslu) Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, terancam tak menjalankan tahapan Pilkada tahun 2024, karena anggaran yang dituangkan dalam Naskah Perjajian Hiba Daerah (NPHD) belum sepenuhnya direalisasikan Pemkab Mamasa.
“Kami baru terima Rp 3 milliar atau 27 persen yang seharusnya Rp 4,4 milliar dari 40 persen untuk tahap pertama, Terang Adiwijaya Humas Bawaslu Mamasa.
Sebelumnya Pemda Mamasa telah menyepakati anggaran Pilkada untuk Bawaslu sebesar Rp 11 miliar melalui NPHD, namun hingga saat baru merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp 3 miliar atau 27 persen.
Sementara berdasarkan Permendagri nomor 41 mengamanahkan bahwa, pencairan NPHD ada dua tahap, dimana tahap pertama sebesar 40 persen dan tahap kedua 60 persen dari total anggaran untuk penyelenggara Pilkada, hal ini dijelaskan oleh Divisi Hukum Parmas dan Humas Bawaslu Mamasa, Adiwijaya Kamis (01/08/2024)
“Dari dua tahap tak satupun Pemda Mamasa realisasikan seratus persen” Ungkap Adiwijaya saat dikonfirmasi.
