“Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah perlu didukung. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan edukasi dan sosialisasi, terutama kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang belum paham teknologi digital,” jelasnya.
Di sisi lain, Fraksi PAN juga menilai dalam dokumen Ranperda tersebut belum terlihat prioritas belanja yang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
“Seperti alokasi untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius,” imbuh Ma’ruf.
Meski menyampaikan sejumlah masukan, Fraksi PAN secara resmi menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. (Tim/JTV)
