Menurutnya, pertanyaan soal keracunan MBG justru mewakili keresahan publik.
“Mengapa pertanyaan wajar ini ditutup dengan tindakan intimidatif, Jika istana tidak tegas, publik akan menilai pemerintah sedang menutupi masalah,” tambahnya.
Sumber internal di lingkaran istana menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta laporan lengkap kepada Menteri Sekretaris Negara.
Beberapa opsi sanksi yang kini dipertimbangkan antara lain, peringatan tertulis bagi staf BPMI yang mencabut ID Card atau rotasi jabatan agar tidak lagi bersentuhan langsung dengan pers serta kemungkinan akan ada evaluasi menyeluruh prosedur biro pers agar insiden serupa tidak terulang.
Wartawan senior dibidang criminal ini menegaskan, jika Presiden hanya sebatas mengembalikan kartu tanpa memberi sanksi, maka hal ini akan menjadi preseden buruk.
“Presiden harus menunjukkan ketegasanya. Kalau tidak, publik akan menilai istana anti-kritik,”tuturnya.
Mantan Wakil Ketua PWI Sulsel ini juga mengungkapkan, kasus keracunan MBG melibatkan ribuan siswa di berbagai provinsi. Alih-alih memperkuat gizi, banyak korban justru mengalami diare, muntah, hingga harus dirawat.
