“Telah kami temukan data dan bukti yang kuat bahwa oknum DPRD Sulbar diduga melakukan penyuapan agar dapurnya cepat beroperasi, yaitu kurang lebih Rp50 juta,” ujar Ahyar di hadapan massa aksi.
Orator lainnya, Hajril, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka tindakan itu merupakan bentuk penyalahgunaan program publik untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut dugaan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap rakyat, karena program yang seharusnya memberikan manfaat luas justru diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Sementara itu, juru bicara Aliansi Rakyat Bersatu, Galang, mengatakan bahwa laporan telah diserahkan langsung ke Badan Kehormatan DPRD Sulbar. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pintu awal untuk mendorong penanganan secara etik terhadap oknum yang dilaporkan.
Galang juga menyebut pihaknya menduga oknum berinisial “R” memiliki sejumlah dapur MBG di beberapa wilayah di Sulawesi Barat, antara lain Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Dugaan tersebut, kata dia, akan terus didalami dan dikawal melalui jalur etik, politik, hingga kemungkinan pelaporan pidana apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup.
