Dalam aksi ini, puluhan anggota HMI juga beberapa tuntutan, 1. Mendesak DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil kepala daerah guna mengevaluasi kesesuaian pengadaan tersebut dengan prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat. 2.Mendesak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk membatalkan pengadaan gorden, kulkas, bedcover, meja makan, dan pakaian dinas kepala daerah serta mengalihkan anggaran tersebut kepada kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur.3. Menuntut Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyusun kebijakan penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat agar setiap rupiah APBD benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Melalui aksi ini, kami HMI Cabang Pasangkayu berharap Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan DPRD segera merespons aspirasi masyarakat secara terbuka serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran yang dinilai tidak menjadi kebutuhan prioritas dan kami menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga terdapat langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.
