Enrekang, Jurnaltivi.com – Sebanyak 112 Kepala Desa dari 12 kecamatan se-Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, melakukan audiensi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan mendesak, terutama terkait keterlambatan penyaluran tunjangan (Siltap) bagi aparat desa dan penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2024.
Rapat koordinasi dan silaturahmi yang digelar di Aula Kantor Bupati Enrekang, pada Senin (22/9/2025) itu, diterima langsung oleh Bupati Enrekang, Muh Yusuf Ritangnga, didampingi Wakil Bupati Andi Tenri Liwang, Plt. Sekda Zulkarnain Kara, serta perwakilan dari dinas terkait seperti Keuangan, Dinas Pemerintahan Desa, dan Inspektorat.
Para kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kecamatan Persatuan Kepala Desa (PKD) Enrekang meminta kejelasan mengenai regulasi dan penyebab penundaan tersebut, yang dinilai telah menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.
Dalam dialognya, Bupati Muh Yusuf Ritangnga mengakui kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini masih fokus pada pembayaran utang-utang prioritas.
“Nanti kita cari jalan solusi karena beberapa persoalan sebelumnya, jadi kita banyak bayar utang dulu. Kondisinya lagi sulit, hanya Rp 10 miliar kemampuan daerah bayar utang, itupun tidak cukup,” ujar Bupati Ritangnga.
Sementara itu, Wakil Bupati Andi Tenri Liwang menyebut bahwa utang Kabupaten Enrekang mencapai ratusan miliar. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik, termasuk memprioritaskan pembayaran utang yang paling mendesak.
“Kita sangat-sangat mengharapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk solusi. Namun, Wabup tidak menampik bahwa banyak utang yang kita bayar dulu yang sangat penting. Sementara uang yang masuk hanya Rp 800 ratusan juta lebih, Rp 20 miliar lebih itu untuk membangun. Jadi kita sabar dulu, bagaimana kita cari solusinya,” jelas Andi Tenri Liwang.
Namun pada inti, audiensi ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk menemukan titik terang dan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga hak-hak aparat desa dan kelancaran pembangunan di tingkat desa dapat segera terpenuhi. (Tim/JTV)
