Mamuju-Jurnaltivi.com-Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, yang dilaporkan oleh Fraksi Majasiswa Sulbar di Kejati Sulbar, setelah beberapa lama dilaporkan saat ini masih mengambang.
“Laporan dugaan korupsi di DKP Sulbar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar hingga saat ini belum ada perkembangan. Laporan yang dibuat oleh Fraksi Mahasiswa tidak ada alat bukti awal untuk menindak lanjuti laporan kasus tersebut,” ungkap Kejati Sulbar, Andi Darmawangsa, dalam pers kompres dalam rangka memperingati Hari Adhyaksa ke 64, Senin (22/7/2024).
Andi Darmawangsa, menambahkan, laporan yang diajukan oleh Fraksi Mahasiswa hanya sebatas laporan saja. Dalam laporan tersebut tidak ada data data yang bisa ditindak lanjuti.
“Sebaiknya pelapor dakam membuat laporan juga mengajukan data data yang bisa ditindak lanjut oleh penyidik,” jelas Andi Darmawangsa pada wartawan.
Lanjutnya, untuk sementara ini pihak Kejati Sulbar harus berhati hati dalam menangani kasus dugaan korupsi karena tahun ini merupakan tahun politik.
“Untuk sementara laporan kasus dugaan korupsi yang masuk di Kejati Sulbar harus dipilah pilah dulu. Jangan sampai ada masyarakat yang menilai pihk Kejati Sulbar melakukan politisasi hukum” ujar Andi Darmawangsa.
Labih jauh, Andi Darmawangsa, menjelaskan, Kejagung RI, juga sudah mengintruksikan semua pihak kejaksaan agar pada tahun politik dalam menangani kasus korupsi harusebih berhati hati.
“Kejaksaan jangan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik tertentu” tuturnya.
Berita sebelumnya, buntut aksi kriminalisasi sejumlah mahasiswa yang terlibat demo di laporkan di polisi soal pencemaran nama baik, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Mahasiswa Sulbar, melaporkan dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat (Sulbar) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar.
“Dinas Pendidikan dilaporkan terkait dugaan korupsi dana Dak tahun 2021 hingga tahun 2024. Untuk DKP dilaporkan dugaan korupsi proyek pemecah ombak di TPI Palipi,” ungkap Asben, Kasi Penkum Kejati Sulbar, yang dihubungi wartawan via telepon, Rabu (10/7/2024).(m1)
