Mamuju, Jurnaltivi.com-Penjaringan Calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Barat (Sulbar) diduga cacat administrasi karena sejumlah persyaratan administrasi yang diajukan oleh salah seorang Caketum diduga ada unsur pemalsuan dokumen.
“Setelah kami teliti persyaratan administrasi yang diajukan oleh salah seorang Caketum BPD HIPMI Sulbar kepada pihak stering comite diduga sejumlah berkas administatsi yang diajukan merupakan dokumen yang dipalsukan,” ungkap Akriadi, kuasa hukum tim pemenangan Caketum Andi Ricky Rosadi, dalam keterangan pers di salah satu warkop di Mamuju Sabtu (19/7/2025).
Akriadi, menambahkan, dokumen yang diduga dipalsukan oleh salah seorang Caketum BPD HIPMI Sulbar, diantaranya dokumen SK keanggotaan HIPMI dan sertifikat Diklatda yang digelar di Sulteng.
“dokumen keanggotaan yang dibuat oleh salah satu BPC HIPMI yang ada di Sulbar diduga palsu karena kartu anggota Caketum yang didukungnya dibuat pada tahun 2024 sedangkan SK keanggotaan dibuat pada tahun 2021 lalu. Antara SK dengan kartu anggota tidak singkron,” ujar Akriadi.
