Enrekang, Jurnaltivi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Jumat (19/9/2025).
Rapat yang digelar di ruang rapat dewan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Enrekang, Ikrar Erang Batu, dan dihadiri oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan sejumlah catatan kritis melalui juru bicaranya, Muh Ma’ruf Arifin.
Ma’ruf menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi formalitas belaka, melainkan harus benar-benar mencerminkan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
“Perubahan anggaran harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan pelayanan publik,” ujar Ma’ruf.
Fraksi PAN menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Enrekang masih bergantung pada transfer pusat. Mereka mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan data yang lebih akurat.
“Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah perlu didukung. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan edukasi dan sosialisasi, terutama kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang belum paham teknologi digital,” jelasnya.
Di sisi lain, Fraksi PAN juga menilai dalam dokumen Ranperda tersebut belum terlihat prioritas belanja yang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
“Seperti alokasi untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius,” imbuh Ma’ruf.
Meski menyampaikan sejumlah masukan, Fraksi PAN secara resmi menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. (Tim/JTV)
