“Sertifikasi halal ini sangat penting, terutama bagi produk-produk UMKM kita agar bisa diterima di pasar. Khususnya di Sulbar, kita sangat memerlukan kehadiran layanan ini,” jelasnya.
Junda Maulana menambahkan, hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa BPJPH RI akan melakukan kajian lanjutan sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Pemprov Sulbar juga akan menilai tingkat urgensi pembangunan kantor perwakilan tersebut, mengingat keterbatasan fiskal daerah, terutama dalam pengadaan lahan.
“Tahap awal yang diminta kepada kita adalah menyiapkan ruang atau kantor sementara. Selanjutnya, baru dipertimbangkan penyediaan lahan untuk pembangunan kantor. Namun memang saat ini kita dihadapkan pada kondisi fiskal, khususnya terkait pengadaan tanah,” ungkap Junda Maulana.
Meski demikian, Pemprov Sulbar berharap rencana pembentukan unit kerja perwakilan Badan Sertifikasi Halal RI di Sulbar dapat segera terwujud, setidaknya melalui pembentukan UPT terlebih dahulu dengan dukungan fasilitas kantor dari pemerintah daerah.
