“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa penanganan korban kebakaran harus menjadi prioritas. Kami di BPKAD akan memastikan pengalokasian BTT dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tegas Ali Chandra.
Ia menambahkan, BTT merupakan instrumen fiskal yang memang disiapkan untuk kondisi darurat seperti bencana, sehingga penggunaannya harus responsif namun tetap sesuai regulasi.
“Kami akan berkoordinasi intensif dengan perangkat daerah teknis agar proses administrasi berjalan efektif, sehingga bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak di Galung Tuluk,” tambahnya.
Rapat terbatas ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat yang tertimpa musibah, sekaligus memastikan tata kelola keuangan daerah tetap tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak kebakaran di Desa Galung Tulu dapat segera terwujud. (**)
