“Ada dokumen APBD nya yang benar kemudian pelaksanaanya juga harus benar. Karena kalau tidak benar maka siap-siap berhadapan dengan BPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur, Suhadi Duka mengungkapkan niat baiknya untuk menyelenggarakan APBD bersama para bupati dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur jujurnya dan setulus-tulusnya.
Selain itu gubernur mengaku, bimbingan dan arahan BPK RI selama ini merupakan penunjuk jalan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya yakin dan percaya BPK RI akan selalu dekat dengan kami untuk memberikan pembinaan dan arahan baik dari saat ini maupun masa mendatang. Jika sekiranya ditemukan hal-hal dengan kategori ringan atau sedang-sedang supaya diarahkan. Kemudian yang berat-berat dibina dengan baik. Kalau tidak bisa dibina lagi ya dibinasakan,” ungkap SDK.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Frider Sinaga mengapresiasi seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
“Kami apresiasi komitmen kepala daerah yang menyampaikannya tepat waktu. Sinergi pemda dan BPK sudah terjalin dengan baik. Mari kita wujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” pungkasnya.
