Menurut Bung Salim, pola komunikasi seperti ini tidak hanya mencederai hubungan antara pemerintah dan media, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Seorang pemimpin tidak perlu alergi terhadap kritik. Justru kritik itu bagian dari kontrol sosial. Kinerja seorang kepala daerah bukan diukur dari klaim pribadi, tapi dari bagaimana publik menilai dan merasakan dampaknya,” ujar Salim
Ia menekankan, dalam sistem demokrasi, media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Ketika fungsi ini tidak direspons dengan baik, maka informasi yang sampai ke publik menjadi timpang, bahkan bisa membuka ruang bagi spekulasi.
“Ketika pertanyaan tidak dijawab dengan jelas, maka publik akan menafsirkan sendiri. Di situlah masalah mulai muncul. Kepercayaan bisa terkikis hanya karena komunikasi yang tidak dijalankan dengan serius,”jelasnya
Mantan Direktur Utama Harian Ujungpandang Ekspres (Upeks) itu juga mengingatkan bahwa jurnalis bekerja berdasarkan kode etik dan profesionalitas. Konfirmasi yang dilakukan bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan akurasi informasi sebelum disampaikan ke masyarakat.
