“Jurnalis itu bukan musuh pemerintah. Mereka menjalankan fungsi kontrol dan penyampai informasi. Kalau setiap konfirmasi dianggap sebagai gangguan, itu cara pandang yang keliru,”bebernya
Dalam pandangannya, sikap defensif atau bahkan menghindari komunikasi hanya akan memperkeruh situasi. Sebaliknya, keterbukaan justru menjadi kunci dalam meredam polemik dan menjaga stabilitas kepercayaan publik.
Adik kandung mantan wakabareskrim Polri Irjen Pol DR H Syahrul Mamma SH MH, ini menilai, di era digital seperti sekarang, setiap respons pejabat publik memiliki dampak luas. Tidak ada lagi ruang komunikasi yang benar-benar bersifat privat ketika menyangkut kepentingan publik.
“Sekarang semua serba terbuka. Satu respons bisa langsung tersebar luas dan dinilai publik. Maka yang dibutuhkan adalah ketegasan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam setiap pernyataan,”imbuhnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya etika komunikasi bagi seorang kepala daerah. Menurutnya, jabatan publik menuntut standar perilaku yang lebih tinggi, termasuk dalam merespons pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman.
