“Kalau hanya menjawab dengan simbol atau emoji, itu tidak cukup. Publik butuh penjelasan, bukan isyarat. Ini menyangkut kebijakan, menyangkut kepentingan masyarakat,”katanya.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, sikap terbuka menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan. Pemerintah daerah, kata Bung Salim, tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan komunikasi yang tertutup atau selektif.
“Transparansi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Apalagi untuk kepala daerah. Setiap kebijakan harus bisa dijelaskan, setiap persoalan harus direspons,” tegasnya.
Kritik dari PERJOSI ini pun menjadi cermin bagi pentingnya membangun komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan media. Tanpa itu, informasi publik berisiko terdistorsi dan kepercayaan masyarakat perlahan menurun.
Bung Salim berharap Wali Kota Makassar dapat melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi yang selama ini dijalankan, serta membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan insan pers.
“Kami tidak sedang menyerang. Ini bentuk pengingat. Pemerintah dan media harus berjalan beriringan. Kalau komunikasi buntu, yang dirugikan adalah masyarakat,”ucapnya.
