Makassar, Jurnaltivi.com – Polemik yang muncul setelah pernyataan Gubernur terkait penanganan infrastruktur kembali menuai sorotan.
Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI), Salim Djati Mamma, menyatakan keprihatinannya dan menilai seorang kepala daerah harus mampu memisahkan kepentingan pelayanan publik dari dinamika kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Bung Salim, jabatan gubernur merupakan amanah konstitusional yang diberikan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Karena itu, setiap kebijakan maupun pernyataan yang berkaitan dengan pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan dipersepsikan sebagai respons terhadap dukungan maupun penolakan warga.
“Seorang gubernur dipilih untuk melayani seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tanpa membedakan latar belakang, pilihan politik, maupun sikap kritis warganya. Jalan yang rusak, jembatan yang rusak, dan fasilitas publik lainnya adalah tanggung jawab pemerintah untuk diperbaiki karena menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat,”ujar Ketum Perjosi Salim Djati Mamma.
