“Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2023 yang telah kami serahkan kepada anggota dewan yang terhormat, kami susun berdasarkan laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, yang telah diserahkan oleh BPK-RI Perwakilan Sulbar kepada Ketua DPRD Prov Sulbar disaksikan Gubernur pada sidang istimewa DPRD Prov Sulbar hari Senin 3 Juni 2024,” jelas Muhammad Idris.
Setelah mendengarkan bersama Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Fraksi-Fraksi dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi.
“Oleh karena itu kami mengharapkan kepada masing-masing Fraksi untuk segera menyusun Pemandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya,” Tutup Suraidah.(m1)
