Berita

6 Orang Pejabat Lulus Tes Petugas Haji Sulbar Merupakan Rekomendasi Gubernur

711
×

6 Orang Pejabat Lulus Tes Petugas Haji Sulbar Merupakan Rekomendasi Gubernur

Sebarkan artikel ini

Mamuju-Jurnaltivi.com-12 orang yang lolos sebagai Petugas Haji Daerah (PHD)Sulawesi Barat (Sulbar) di Kementrian Agama (Kemenag) Sulbar merupakan rekomendasi dari Pj Gubernur Sulbar. Pendaftar PHD Sulbar yang ikut tes tahun 2025 ada sekitar 33 orang pendaftar yang lolos sebanyak 12 orang 6 orang yang lolos adalah pejabat.

“Semua pendaftar petugas haji yang ikut tes harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur. Bagi yang tidak mendapatkan rekomendasi gubernur maka tidak bisa ikut tes,” ungkap Kabid Haji, Ahmad Barambangi, yang ditemui wartawan di ruangan kerjanya Senin (3/2/2025).

Ahmad Barambangi menambahkan, proses tes penerimaan petugas haji di Kemenag Sulbar, sudah sesuai dengan regulasi. Semua peserta ikut CAT secara online hasilnya langsung diumumkan panitia tidak bisa mainkan nilai peserta.

“Selain lulus tes CAT peserta juga ikut tes wawancara. Nilai kedua tes tersebut digabung itulah yang dihitung. Nilai tertinggilah yang dinyatakan lulus tes. Nilai tertinggi sampai tertinggi 12 itulah yang di rekomendasikan ke Mentri Agama di Jakarta untuk di SK kan oleh Mentri Agama,” jelasnya.

Tambahnya, Petugas Haji Daerah (PHD) sebelum di tes hanya rekomendasi dari gubernur. Semua orang yang direkomendasikan oleh gubernur sudah bisa menjadi PHD.

“Rekomendasi gubernur untuk tahun ini sudah di tes bagi mereka yang tidak lulus tes maka tidak dapat menjadi PHD. Sebelumnya siapapun yang direkomendasikan oleh gubernur langsung jadi PHD,” jelas Ahmad Barambangi.

Lebih jauh dia mengatakan, PHD itu merupakan kuota haji reguler yang diberikan oleh pemerintah melalui Mentri Agama, sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah di tes. Tidak lagi hanya mendapat rekomendasi dari gubernur saja

“Gubernur tidak lagi berwenang menentukan siapa yang mau menjadi PHD tapi gubernur hanya bisa merekomendasikan siapa saja yang ikut tes menjadi PHD,” tuturnya.

Perlu diketahui, PHD yang diberangkatkan tersebut tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. PHD diberangkatkan dengan biaya full tanpa ada biaya dari pemerintah.

“Biaya yang harus ditanggung oleh PHD untuk berangkat haji untuk tahun ini mencapai 100 juta. Untuk jamaah haji reguler mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah,” pungkasny.

6 orang petugaa haji yang juga merupakan kelompok pejabat:

1 Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras
2 Kadis Pendidikan Mithar
3 M Jaun
4 Madereski
5 Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta
6 Sekwan DPRD Sulbar Hamsih (m1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *