Mamuju, Jurnaltivi.com-HMI MPO BADKO Sulselbar pertanyakan proses penanganan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Majene tahun anggaran 2023, yang ditangani oleh Kejati Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Majene.
“Kami khawatir jika hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejati Sulbar ttidak diumumkan, akan menimbulkan kesan bahwa proses hukum tidak berjalan dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, kami menuntut Kejati Sulbar untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan penetapan tersangka kepada publik,” ungkap Ray, Korwil Sulbar HMI MPO BADKO Sulselbar dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Selasa (17/6/2025).
Ray, menambahkan, dalam proses pemeriksaan, kami berharap Kejati Sulbar dapat memastikan bahwa semua prosedur dan langkah-langkah hukum telah diikuti dengan benar dan transparan.
“Kami menuntut agar hasil pemeriksaan tersebut diumumkan kepada publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tegas Ray.
Lanjut Ray, besaran kerugian negara juga dipertanyakan, berapa hasil kerugian negara yang ditimbulkan atas penyalah gunaan APBD majene tahun 2023,
Sebab salah satu kekuatan alat bukti adalah hasil kerugian negara.
“Sampai hari ini BPK RI perwakilan Sulbar belum menyampaikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan. Yang jadi pertanyaan ada apa sehingga BPK belum merampungkan hasil kerugian negara nya, sedangkan kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2024 lalu. Kasus ini bergulir berkat hasil temuan BPK,” bebernya.
Ray juga memberikan penegasan Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka mereka akan berkoordinasi dengan kawan-kawan sehimpun yang ada dijakarta untuk meneruskan kasus tersebut kepada kepala BPK RI dan kejaksaan agung RI.
“Kamj akan meminta agar segera mencopot kepala kejaksaan tinggi Sulbar dan kepala BPK RI perwakilan Sul-Bar yang tidak becus menegakkan supremasi hukum yang adil di wilayah Sulawesi Barat dan diduga ikut main mata dengan Sekda Majene sebagai terperiksa,” ancam Ray.(m1)
