Bung Salim juga mengimbau keras Gubernur Sulsel agar tidak hanya mencopot Kepala Dinas Pendidikan, tetapi juga segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulsel, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kadis dan seluruh tim pelaksana SPMB.
“Kita tidak bisa berhenti pada pencopotan jabatan. Ini bukan hanya kesalahan administratif, tapi indikasi kejahatan kebijakan dan keuangan. Gubernur harus melibatkan APH untuk membongkar semua yang terlibat”imbuhnya
Ia mendesak agar ada audit investigatif, penyitaan dokumen TPA, serta pemeriksaan terhadap seluruh pejabat yang terlibat dalam penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan juknis.
“Ini bukan reformasi pendidikan. Ini reformasi manipulatif yang berujung pada bisnis seleksi. Jika dibiarkan, maka anak bangsa jadi korban, dan pendidikan berubah menjadi alat kepentingan elite lokal.”tutup salim
Selain itu, seruan nasional, untuk diusut sampai tuntas, kepada Ombudsman RI untuk menyelidiki potensi maladministrasi dan diskriminasi sistemik, BPK RI dan BPKP untuk mengaudit seluruh proses keuangan terkait TPA, serta KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk memulai penyelidikan dugaan korupsi. (n/JTV).
