“Kami sangat keberatan. Semua nama itu muncul saat gelar perkara, tetapi hanya Adam yang dijerat pasal. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata. Bukti-bukti keterlibatan kolektif sangat jelas, kenapa hanya satu orang yang diproses?” ungkap Budiman dengan nada kecewa.
Ia juga menilai, aparat penegak hukum telah mengabaikan unsur pengrusakan yang sangat nyata di lokasi sengketa. Tindakan pemasangan patok secara paksa dan penutupan akses lahan yang dilakukan secara terang-terangan menurutnya masuk dalam kategori tindak pidana pengrusakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP.
“Pasal 406 KUHP dan Pasal 55 tentang turut serta seharusnya diberlakukan. Ini bukan tindakan individu, tapi kelompok. Jika hukum benar ditegakkan, maka semua yang terlibat harusnya diproses,” tegasnya.
Budiman menuding penyidik di Polsek Moncongloe telah melakukan pembiaran, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dalam proses penanganan perkara. Ia juga menyoroti proses gelar perkara khusus di Polres Maros yang menurutnya tidak berjalan transparan.
