“Angka ini sejalan dengan proyeksi Security Intelligence Terrorism Journal (SIT) Journal (2025) yang menempatkan rokok ilegal sebagai salah satu sumber utama underground economy yang menggerogoti fiskal negara”pungkasnya.
Menurut Salim Djati Mamma, kondisi ini sudah mencapai level darurat nasional yaitu distorsi pasar, dimana konsumen pindah ke produk ilegal yang lebih murah, menekan margin perusahaan legal. Adanya ancaman tenaga kerja, yakni puluhan ribu buruh pabrik, petani tembakau, dan pekerja distribusi terancam kehilangan mata pencaharian.
Sehingga disebut kegagalan pengawasan, dimana operasi Bea Cukai tidak sebanding dengan skala pasar illegal serta kebutuhan audit nasional, diharapkan DPR dan pihak Istana harus menginisiasi audit forensik atas distribusi rokok ilegal dan kebocoran penerimaan cukai.
“Kalau negara terus membiarkan, mafia rokok ilegal akan lebih kuat dari perusahaan legal. Ini bom waktu bagi ekonomi nasional.”tegas Ketum Perjosi
Bung Salim juga menegaskan, perlu langkah mendesak, yang harus dilakukan oleh pemerintah, pertama, lakukan audit forensik nasional terhadap distribusi rokok ilegal. Kedua, gunakan DBH-CHT untuk memperkuat pengawasan daerah, bukan hanya pusat. Ketiga, terapkan pita cukai digital agar tidak bisa dipalsukan.
