“Terakhir, DPR dan Istana harus memandang ini bukan sekadar masalah Bea Cukai, tapi masalah fiskal dan ketahanan ekonomi nasional rokok ilegal bukan sekadar mengurangi pendapatan cukai, namun ia merugikan perusahaan legal hingga Rp 9 triliun, dan negara hingga Rp 14 triliun per tahun, mafia rokok ilegal terbukti beroperasi dengan jaringan distribusi besar, melintasi provinsi”.
Bung Salim, menuntut agar DPR RI dan Istana turun langsung untuk menghentikan kebocoran fiskal dan melindungi tenaga kerja industri tembakau.
