“Tuntutan kami datang di sini pada saat perubahan anggaran. Yang kami minta, prioritaskan sertifikasi guru. Mumpung perubahan anggaran, jangan lagi ditunda-tunda. Mau bayar satu bulan, dua bulan, tiga bulan, itu terserah dari hasil rapat. Yang penting prioritaskan kami, jangan janji-janji saja,” tegas Yenni, seperti dikutip dari Jurnaltivi.com, selasa (23/9/2025)
Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Alla, Harianto, menyatakan pemahamannya terhadap kondisi keuangan daerah yang tidak optimal. Namun, dia menekankan bahwa hak guru tidak boleh diabaikan.
“Kami tidak menuntut tiga bulan, karena kami paham keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja ditambah efisiensi anggaran. Tapi jangan kosong. Prioritaskan kami sebagai guru,” ujar Harianto.
Dia pun menyampaikan ancaman mogok mengajar secara gamblang. “Namun jika aspirasi kami ini tidak ada solusi, maka kami akan lakukan aksi mogok mengajar,”terangnya.
Menanggapi tuntutan itu, pimpinan DPRD Enrekang berusaha menenangkan dengan menjelaskan mekanisme penganggaran yang harus dilalui.
