Tito juga menyoroti besarnya utang daerah yang mencapai sekitar Rp 600-san miliar dengan PAD yang hanya berkisar Rp 90-an miliar lebih. Menurut pandangan IMM, ketimpangan ini akan menghambat laju pembangunan daerah.
Meski sempat kecewa dengan minimnya kehadiran anggota dewan, aksi akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Enrekang, Idris Sadik, didampingi anggota dewan Runjaya.
Idris Sadik, politisi Partai Golkar sekaligus anggota DPRD terlama, menerangkan bahwa strategi peningkatan PAD sedang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Beberapa strategi yang disebutkan termasuk memfasilitasi sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat dan mendorong investasi di sektor pariwisata serta pertambangan, termasuk rencana masuknya investor untuk mengelola tambang emas.
Di akhir aksi, IMM menyerahkan naskah akademik berisi rekomendasi strategi peningkatan PAD kepada DPRD Enrekang. Tito mengatakan, naskah tersebut memuat sejumlah potensi yang bisa dioptimalkan pemerintah bersama DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang. (Tim/JTV)
