Menanggapi hal itu, Salim menyebut klarifikasi Disdik sudah menunjukkan adanya dasar hukum. Namun ia menilai potensi persoalan tetap ada.
“Jika dilaksanakan serentak di ratusan sekolah, tanpa kesiapan teknis yang matang, bisa muncul masalah, baik dari sisi efektivitas, laporan pertanggungjawaban, maupun pemeriksaan keuangan,” ungkapnya.
Sebagai assessor BSNP bidang jurnalis, Salim menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi berbasis data resmi.
“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan karena berita yang belum tentu benar. Tugas media adalah mencerdaskan, bukan membingungkan masyarakat,”bebernya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dokumen. Bila kegiatan memang inisiatif Disdik, maka sekolah berhak melihat SK Kadisdik, juknis, hingga revisi RKAS. Tanpa itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi lemah.
Sebagai catatan, Wartawan senior dibidang criminal ini mengingatkan publik, agar memahami peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP adalah lembaga di bawah Kemenkeu yang mengelola Dana Abadi Pendidikan untuk beasiswa, riset, dan pengembangan SDM.
