Yang cukup mencolok, sejumlah fraksi mempertanyakan keseriusan Bupati untuk hadir langsung dalam momen penting seperti ini, terutama di periode pertamanya.
Semua fraksi mengharapkan APBD tahun 2026 disusun sebagai instrumen untuk memberikan dampak nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan berharap Bupati dan jajarannya dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya.
Meski Fraksi PAN abstain dalam menyampaikan pandangan umum, mereka tetap menyetujui RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi.
Menanggapi berbagai catatan fraksi, Plt Sekda Zulkarnain Kara menyampaikan respons pemerintah. Dia mengharapkan DPRD dapat bersama-sama mengoptimalkan PAD.
Mohon dikoreksi kalau ada kendala. Mudah-mudahan di tingkat komisi nanti bisa diselesaikan bersama sehingga PAD kita bisa sama-sama dikeroyok dan nilainya bisa kita optimalkan,” kata Zulkarnain.
Dia juga mengakui adanya tekanan fiskal yang besar.
Dalam pembahasan, Zulkarnain berjanji akan mengupayakan kehadiran seluruh perangkat daerah dalam pembahasan lanjutan di komisi.
