Enrekang, Jurnaltivi.com – Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Jilid II menggelar aksi unjuk rasa di dua kantor pemerintahan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin (1/12/2025). Aksi yang menolak rencana operasi tambang emas oleh CV Hadaf Karya Mandiri itu berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Enrekang.
Koordinator lapangan aksi, Misba Juang, menyatakan tuntutan utama mereka adalah pencopotan Bupati Enrekang dan penolakan keras terhadap tambang emas yang rencananya beroperasi di wilayah masyarakat Osso, Ba’ka, dan Leoran, yang mencakup Kecamatan Enrekang dan Cendana.
Terkait aksi kami ini belum menemukan titik terang. Sikap Bupati hari ini masih bumerang, belum ada keputusan yang otentik yang beliau sampaikan. Beliau katakan baru melakukan diskusi internal di legislatif, eksekutif, dan menghadirkan penambang,” ujar Misba Juang kepada Jurnaltivi.com, Senin (1/12).
Misba menilai keputusan yang diharapkan masyarakat belum dijawab secara riil oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini Bupati. Ia menjelaskan bahwa massa aksi juga membawa dokumen penolakan yang berisi tanda tangan warga sebagai bentuk penegasan bahwa masyarakat menolak beroperasinya tambang tersebut.
Persoalan yang menjadi pertimbangan kami juga adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Wilayah yang mau dikelola tambang emas itu masuk dalam zona merah dampak bencana,” tegas Juang.
Ia mengungkapkan kekhawatiran masyarakat karena lokasi tambang berada di daerah lereng pegunungan, sementara pemukiman warga ada di bawahnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi bencana seperti banjir bandang dan longsor jika tambang beroperasi.
Masyarakat sudah melihat kejadian di Sumatera, Gorontalo, dan Luwu Utara. Berapa korban jiwa yang meninggal, berapa rumah terbawa arus? Jadi, ketika ada yang bilang tambang ini untuk pertumbuhan ekonomi, mereka hanya memikirkan ekonomi daerah tapi tidak memikirkan dampak potensi bencana di wilayah masyarakat,” paparnya.
Dalam aksi yang diikuti sekitar 500-an orang, Misba menyebut bahwa aliansi memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
Kami akan membawa massa yang lebih besar dan bukan gerakan seperti ini lagi, tetapi gerakan ekstrem jika tidak ada keputusan sesuai harapan masyarakat,” ancam Juang.
Aliansi juga memberikan warning kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Enrekang, untuk menindak tegas aktivitas penambang ilegal yang sudah beraktivitas di lokasi.
Jika tidak dilakukan upaya hukum sebagaimana mestinya, maka kami sebagai aliansi akan menggeruduk Polres Enrekang,” pungkas Misba Juang usai unjuk rasa. (Tim/JTV)
