Partai NasDem juga menyatakan sikap mendukung. Sementara Partai Demokrat menyebut akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Sikap ini berbeda dengan posisi Demokrat pada 2014, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Adapun Partai Keadilan Sejahtera menyatakan masih bersikap hati-hati dan akan menentukan posisi resmi dalam pembahasan revisi UU Pemilu di DPR. Hingga kini, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pilkada melalui DPRD.(**)
