Reza menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi dapur yang telah beroperasi namun belum mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau ada dapur yang belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi, ini harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada toleransi untuk urusan keamanan makanan,” tegasnya.
Selain aspek perizinan, DPRD Mamuju juga menemukan masih banyak fasilitas yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Mulai dari tidak tersedianya lemari pendingin untuk penyimpanan makanan, gudang basah tanpa sistem pendingin, hingga ketidakjelasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Ini belum kita masuk pada item menu yang disajikan kepada penerima manfaat, kesesuaian harga dan lain-lain. Artinya masih banyak yang perlu dibenahi,” bebernya.
DPRD Mamuju menegaskan pengawasan akan terus diperketat, mengingat program MBG menyangkut langsung kualitas gizi dan kesehatan generasi muda.
“Program ini punya niat baik. Kita ingin pelaksanaannya benar-benar sesuai tujuan Presiden Prabowo Subianto, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Reza.
