KPK menilai evaluasi tidak cukup hanya pada aspek teknis sistem, tetapi juga harus menyentuh regulasi, pola pengawasan, hingga mekanisme audit digital.
Budi menegaskan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu area paling rawan korupsi di Indonesia karena melibatkan anggaran besar dan banyak kepentingan.
“Perbaikan tata kelola harus dilakukan menyeluruh agar digitalisasi benar-benar menciptakan transparansi, bukan sekadar memindahkan praktik lama ke platform baru,” ujarnya.
Dorongan evaluasi terhadap e-Katalog juga memunculkan diskusi baru mengenai pentingnya integrasi teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan sistem pelacakan transaksi yang lebih ketat untuk mendeteksi pola mencurigakan sejak awal.
Di sisi lain, sejumlah kalangan berharap momentum ini menjadi titik pembenahan besar dalam sistem pengadaan nasional agar kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah tetap terjaga. (**)
