Sementara itu, sekitar 30 pengelola lahan lainnya belum menerima dana kerohiman lantaran masih mempertimbangkan besaran nilai yang ditetapkan oleh tim penilai independen.
Mendampingi Bupati dalam konferensi pers tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur, Andi Muhammad Reza, menjelaskan bahwa pendekatan persuasif menjadi langkah awal yang ditempuh pemerintah sebelum dilakukan penertiban di lapangan.
Ia mengatakan, pemerintah telah menyalurkan dana kerohiman kepada sebagian besar warga terdampak dan masih menyiapkan sisa anggaran bagi penerima yang belum menyelesaikan prosesnya.
“Pemkab Lutim sudah menyalurkan santunan atau dana kerohiman kepada pengelola lahan sebesar Rp11 miliar lebih untuk 83 orang. Masih ada Rp5 miliar yang belum dibagikan,”ungkapnya.
Pemkab Luwu Timur berharap proses penyelesaian penertiban aset tersebut dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di kawasan itu dapat segera terealisasi tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
