Menurutnya, ada tiga pilar utama yang harus diperkuat: penguatan fasilitas riset, peningkatan kolaborasi antar lembaga, dan percepatan hilirisasi hasil penelitian agar benar-benar berdampak bagi masyarakat dan industri.
“Perguruan tinggi adalah rumah lahirnya gagasan dan riset. Tapi tanpa sinergi dengan pemerintah, BRIN, industri, dan masyarakat, hasil riset hanya akan berhenti di atas kertas,” tegas prof Agus Haryono.
Ia mendorong UNM untuk menjadi pusat unggulan riset berbasis kearifan lokal Sulawesi Selatan, sekaligus terhubung dengan agenda riset nasional BRIN. Dengan begitu, riset di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem inovasi nasional yang terintegrasi.
Narasumber kedua, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., Ketua Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal BSNP Kemdikdasmen, mengangkat tema “Menjelang Tiga Dekade Pasca Perubahan Mandat: Dualisme Identitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Prof. Arismunandar memaparkan bahwa perubahan mandat dari IKIP menjadi universitas pada 1999 secara _de jure_ telah memperluas fungsi LPTK. Namun secara _de facto_, ekspansi tersebut belum menciptakan sinergi internal yang kuat.
