Mamuju, Jurnaltivi.com-Tuntut transparansi penanganan tambang emas ilegal di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) yang telah menetapkan salah seorang anggota DPRD Toraja Utara (Torut) sebagai tersangka puluhan anggota Aliansi Pemuda Peduli Keadilan (APPK) geruduk Polresta Mamuju, Rabu (5/8/2026).
“kami tuntut bukan sekadar penjelasan, tetapi komitmen Polresta Mamuju untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Jika memang terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah tersangka yang diumumkan kepada publik, maka hal itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tegas Supratman Korlap aksi dalam orasinya.
Supratman, menambahkan, APPK juga menyoroti konferensi pers yang sebelumnya digelar Polresta Mamuju terkait pengungkapan kasus dugaan tambang emas ilegal di Kecamatan Kalumpang. Menurut APPK, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, pada saat konferensi pers, hanya empat orang yang dipaparkan kepada publik.
Aliansi Pemuda Peduli Keadilan Kecewa Kapolresta Mamuju Tidak Menemui Massa Aksi, Desak Transparansi Penegakan Hukum
Aksi tersebut diwarnai rasa kecewa dari massa aksi karena Kapolresta Mamuju tidak menemui para demonstran untuk berdialog secara langsung maupun memberikan penjelasan atas sejumlah tuntutan yang disampaikan. Menurut APPK, kehadiran pimpinan institusi kepolisian penting sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, APPK menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak Polresta Mamuju segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait penanganan perkara dugaan tambang emas ilegal di Kecamatan Kalumpang, khususnya mengenai status salah satu tersangka yang dinilai masih menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
2. Mempertanyakan kinerja Polresta Mamuju dalam penanganan kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak selama kurun waktu 2025–2026. APPK meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara-perkara tersebut secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
3. Mendesak Polresta Mamuju mempercepat penyelesaian setiap perkara yang dilaporkan oleh masyarakat kecil, sehingga seluruh warga memperoleh kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Atas dasar itu, APPK mempertanyakan status satu orang lainnya dan mendesak Polresta Mamuju memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat. Aliansi menegaskan bahwa permintaan tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
APPK menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan hukum, lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Mamuju hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum. Aliansi berharap Polresta Mamuju membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. geruduk Polresta MamujuAliansi Pemuda Peduli Keadilan.(m1)
