Menurut Ketua KPU, pihaknya telah menjelaskan saat bertemu dengan Pj Bupati Mamasa, bahwa pihaknya tidak dalam posisi untuk kemudian memaksakan karena dianggap bahwa Pemda dalam kondisi keuangannya tidak dapat memenuhi 40% pada tahap awal.
Sumarlin berpendapat, mengenai berapa yang ingin diberikan Pemda, Itu tidak jadi persoalan tetapi catatan pentingnya adalah mekanismenya harus jalan, yang pertama ialah hal yang disepakati dalam NPHD dan kedua, berikan catatan terhadap KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jalannya tahapan Pilkada, surat secara resmi apa yang menyebabkan Pemda sehingga anggaran tahap 40% belum dapat dipenuhi sebagai pegangan KPU.
Soal dorongan rasionalisasi anggaran Pilkada dari teman-teman , Sumarlin mengatakan. tentu itu dihargai dan patut diapresiasi sebab tentu menginginkan Mamasa lebih baik ke depan. Hanya jika Pemda ingin melakukan rasionalisasi maka mekanismenya harus jalan sebab soal anggaran KPU memiliki jalur komunikasinya ke Pemda.
Lanjut Ketua KPU menjelaskan, harus diingat bahwa anggaran Rp 35 milliar khusus KPU Mamasa itu bukan tiba-tiba ada, itu telah melalui rangkaian atau proses pembahasan bersama melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Badan Keuangan Daerah serta Bupati.
