Enrekang, Jurnaltivi.com – Kapolres Enrekang, AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin pelaksanaan Zoom meeting dalam rangka Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) serta Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polres Enrekang. Kegiatan ini berlangsung di ruang Video Conference Mapolres Enrekang, Selasa (20/05/2025).
Kapolres turut didampingi Kabag SDM, Kompol Fatahuddin Burhanudin, S.H., M.Hum, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting, di antaranya Kabag Ren AKP Anton, S.H., Kabag Log Kompol H. Ismail, para Kapolsek jajaran, serta para operator dan petugas pelayanan Polres Enrekang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Rorena Polda Sulsel yang dipimpin langsung oleh Karo Rena Polda Sulsel, Kombes Pol. Joko Tutukonoto, S.H., S.I.K., melalui video conference.
Dalam arahannya, Karo Rena menegaskan bahwa komitmen pimpinan satuan kerja menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan Zona Integritas.
“Komitmen pimpinan tidak cukup hanya bersifat simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata dan perubahan pola kerja yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa PEKPPP merupakan indikator strategis dalam menilai kinerja institusi Polri di mata publik.
Oleh karena itu, seluruh satuan kerja wajib mengoptimalkan kualitas pelayanan dengan prinsip kecepatan, kepastian, transparansi, dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Karo Rena menekankan pentingnya dokumentasi dan data dukung yang tertata dengan baik, mudah diakses, dan dapat diverifikasi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi dan humanis, sesuai karakteristik masyarakat masing-masing.
Monitoring dan evaluasi juga diminta dilakukan secara konsisten sepanjang tahun, tidak hanya menjelang penilaian, termasuk melalui spot check oleh Rorena. “Zona Integritas menuju WBK/WBBM bukan sekadar target administratif, melainkan budaya kerja yang harus tertanam dari level pimpinan hingga pelaksana,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini juga disampaikan arahan dari Tim Penilai Kementerian PANRB, yang menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi, capaian pembangunan ZI tahun 2024, serta predikat WBK/WBBM yang telah diraih Polda dan Satwil sejak 2016 hingga 2024.
