Syamsul berharap, masyarakat dapat memahami bahwa belanja modal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam merawat fasilitas negara, bukan untuk kepentingan individu pejabat.
Meski demikian, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang menyatakan tetap akan memperhatikan masukan masyarakat, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. (Tim/JTV)
