“Kami sudah berkomunikasi sebelumnya dan menyepakati uji coba di beberapa OPD. Ternyata responsnya sangat baik. Fleksi tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi presensi, tetapi juga mewajibkan adanya laporan kinerja harian minimal satu aktivitas, sehingga ASN yang bekerja dari mana saja tetap terpantau produktivitasnya,” jelas Ridwan.
Ia menambahkan, melalui PKS ini, Pemkab Mamuju Tengah diberikan kewenangan penuh untuk menggunakan aplikasi Fleksi, termasuk menanamkan sistem pada server sendiri serta mengembangkan fitur sesuai kebutuhan daerah.
“Kami tentu mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kominfo tidak bisa bekerja sendiri, SPBE harus didukung seluruh OPD agar indeksnya meningkat,” tegasnya.
Ridwan juga menjelaskan bahwa kerja sama berbagi pakai aplikasi antar pemerintah daerah bukanlah hal baru. Sejumlah aplikasi milik Pemprov Sulbar telah digunakan kabupaten, seperti aplikasi akuntabilitas kinerja, dokumentasi hukum, dan Satu Data. Namun, untuk aplikasi absensi dan kinerja Fleksi, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah pertama yang mereplikasinya.
