Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama pemerintahan. Sekali terkikis, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor.
“Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Sudah ada dampak psikologis dan ekonomi. Negara harus hadir sebelum situasi tak terkendali,”katanya.
Ia menegaskan bahwa langkah penegakan hukum bukan untuk membungkam aspirasi, melainkan memastikan aspirasi disampaikan secara damai dan konstitusional.
PERJOSI mencatat, gejolak isu pemisahan telah berdampak pada aktivitas ekonomi di Luwu Raya. Sejumlah pelaku usaha menahan investasi, aktivitas perdagangan melambat, dan masyarakat hidup dalam ketidakpastian.
Ketua Umum PERJOSI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Luwu Raya untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.
“Aspirasi boleh diperjuangkan, tetapi persatuan dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting. Negara ini berdiri di atas hukum, bukan emosi,”tutupnya
