Ia menegaskan bahwa kontribusi Inspektorat melalui audit PKKN memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum, terutama dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara.
Sementara itu, Inspektur Sulbar, M. Natsir, berterima kasih atas sinergi yang telah terbangun bersama Kejati Sulbar. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami berharap sinergitas ini dapat terus ditingkatkan, bukan hanya dari aspek penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan korupsi,” terang Natsir.
Irban Khusus Inspektorat Sulbar, Khairani menambahkan, proses audit PKKN dalam perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kasus yang menuntut pendalaman bukti, pemeriksaan dokumen, serta penelusuran data secara menyeluruh dan cermat.
“Kasus ini cukup kompleks sehingga tim membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan,” tutup Khairani.
Dengan diserahkannya LHP PKKN ini, diharapkan proses penanganan perkara oleh Kejati Sulbar dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjadi bukti komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. (**)
