“Selama ini ada kritik bahwa SPPG mengambil barang bukan dari produk lokal. Sekarang ini kita ingin memaksimalkan agar pemasok-pemasok lokal bisa bekerja sama dengan SPPG,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan skema kerja sama yang lebih terstruktur. Biro Ekonomi Setda Sulbar akan melakukan inventarisasi pemasok lokal yang memenuhi syarat untuk kemudian dikontrakkan secara resmi dengan SPPG.
“Nantinya kita akan buat kontraknya. Biro ekonomi akan melakukan inventarisasi pemasok-pemasok lokal yang terpilih dan akan kita kontrakkan dengan SPPG supaya betul-betul bisa menggerakkan ekonomi lokal,” pungkas Suhardi Duka.
Tak hanya soal bahan pangan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah kepala desa terkait SPPG yang belum memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.
“Tadi juga kita tekankan soal tenaga kerja. Ada protes dari kepala desa karena ada SPPG yang tidak mengambil tenaga kerja dari desanya. Ini harus kita maksimalkan, supaya tenaga lokal diprioritaskan. Kalau ada di kabupaten itu, jangan dulu cari dari kabupaten lain,” tegasnya.
