“Saya berharap kerja sama ini segera ditindaklanjuti guna mereduksi dan mengoptimalisasi atas permasalahan yang berdampak hukum di lingkungan Pemprov Sulbar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Sulbar, Sukarman Sukarinton, menegaskan bahwa melalui MoU tersebut, pihaknya akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada Pemprov Sulbar, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
“Pendampingan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi sengketa hukum serta mencegah terjadinya kerugian daerah,” ucapnya.
Dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan sinergi antara Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah. (**)
