Seiring meluasnya informasi di masyarakat, tekanan publik mulai terbentuk. Sejumlah aktivis lokal dan pemerhati kebijakan menilai langkah Pemkot Makassar berpotensi memicu gelombang protes jika tidak segera direspons dengan pendekatan yang lebih humanis.
Beberapa poin yang mulai disuarakan publik antara lain, transparansi kebijakan penertiban, kejelasan data lokasi penggusuran, skema relokasi yang layak dan terjangkau, jaminan keberlanjutan usaha bagi pedagang terdampak.
“Penataan kota tidak boleh mengorbankan kelompok paling rentan. Kalau tidak ada solusi, ini bisa dianggap sebagai bentuk tekanan struktural terhadap UMKM,” ujar Ketua DPD PERJOSI Makassar, M Ali Sakti
Bung Ali, mengungkapkan dibalik kebijakan ini, muncul pertanyaan yang mulai bergulir di tengah masyarakat, apakah ruang-ruang yang dikosongkan akan benar-benar untuk kepentingan publik, atau justru membuka peluang bagi kepentingan lain.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari Pemkot Makassar terkait rencana pemanfaatan pasca penertiban di sejumlah titik, namun buktinya adalah pembongkaran lapak para pedagang termasuk kawasan sekitar SMK Negeri 4.
