Mamuju, Jurnaltivi.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberi efek besar terhadap perputaran ekonomi di Sulawesi Barat. Namun di balik pertumbuhan itu, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah karena bahan baku pangan masih banyak didatangkan dari luar daerah.
Hal itu mengemuka dalam konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekda Sulbar, Selasa 19 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, tim satgas membahas kondisi dapur MBG, kesiapan pangan, hingga dampak ekonomi yang mulai terasa di Sulbar.
Junda Maulana mengatakan, saat ini terdapat 164 dapur MBG di Sulbar. Dari jumlah itu, 114 dapur sudah aktif beroperasi, sementara 50 lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan kelayakan.
“Ada 164 kondisi eksisting yang MBG ini. Dapur itu 164 saat ini aktif 114, 50 ini suspend yang sementara dalam proses antara lain itu berkaitan dengan IPAL,” kata Junda Maulana.
Ia menyebut sejumlah dapur yang belum beroperasi masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk standar kebersihan dan kelayakan gizi.
Meski begitu, beberapa instansi sudah turun melakukan pendampingan. Dinas Lingkungan Hidup membantu pelayanan IPAL, sementara Dinas Kesehatan melalui Labkesda melakukan pemeriksaan kelayakan gizi dan kebersihan.
“Yang menarik tadi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL dan Dinas Kesehatan melalui Lapkesda juga telah melakukan penelitian dan keluar rekomendasi berkaitan dengan kelayakan gizi, kebersihan dan sebagainya,” ujarnya.
Di sisi lain, data ekonomi yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan efek MBG mulai terasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Junda mengatakan, ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 tumbuh 5,33 persen. Angka itu ikut ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melonjak hingga 33,85 persen.
“Kemudian yang paling menarik tadi dalam diskusi kita ini bahwa setelah saya melihat data dari Biro ekonomi, ternyata MBG ini di Sulawesi Barat ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Dari angka pertumbuhan itu, sekitar 34 persen pertumbuhan sektor makan minum tersebut dipicu oleh beroperasinya SPPG atau dapur MBG.
Namun, lonjakan ekonomi itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal. Sebab, nilai impor bahan pangan justru ikut naik dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.
“Impor juga meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen, kita ini mengimpor banyak,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan, sejumlah komoditas untuk kebutuhan MBG seperti beras premium, telur ayam, dan daging ayam masih banyak dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.
Padahal, Sulbar sebenarnya surplus beras. Hanya saja, kualitas beras yang dibutuhkan program MBG adalah kategori premium.
“Oleh sebab itu, ini kita menjadi catatan, bagaimana caranya agar kita bisa, surplus beras kita ini bisa memenuhi pasar kita daripada kita membeli dari luar,” katanya.
Untuk mengurangi ketergantungan itu, Pemprov Sulbar mulai menyiapkan skema kontrak farming antara dapur MBG dengan pemasok lokal.
Junda mengaku sudah meminta dinas terkait segera menyiapkan draft kerja sama agar dapur-dapur SPPG menyerap lebih banyak komoditas lokal sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan Gubernur yaitu kontrak farming kita akan lakukan,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh tim satgas dan pemerintah kabupaten bekerja bersama sejak awal agar pengawasan hingga distribusi pangan lebih efisien.
“Kalau timnya ini harus bekerja sendiri sendiri sulit, maka yang perlu adalah kolaborasi,” kata Junda.
Pemprov Sulbar berharap pertumbuhan ekonomi dari program MBG benar-benar bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar mencatat angka pertumbuhan tinggi sementara bahan pangan terus didatangkan dari luar daerah. (**)
