Nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa Indonesia dinilai menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Yakni untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ujar Wakapolres membacakan amanat.
Dalam amanat tersebut, seluruh elemen bangsa terutama generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup.
Para menteri dan kepala daerah juga mendapat titipan agar setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial dan tidak membiarkan adanya rakyat yang merasa ditinggalkan.
Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegas amanat BPIP yang disampaikan Wakapolres Kompol Ali Maksum.
Meskipun sejumlah pejabat daerah tidak hadir, upacara berlangsung khidmat. Acara dihadiri para staf ahli bupati, asisten, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
