FOM Makassar menduga terdapat persoalan dalam mekanisme penentuan skor atau jarak zonasi yang digunakan dalam proses seleksi. Dugaan tersebut, kata Herman, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik.
“Jika memang sistem ini menggunakan data digital yang objektif, maka publik berhak mengetahui bagaimana jarak itu dihitung, bagaimana skornya muncul, siapa yang melakukan verifikasi, dan mengapa bisa terjadi perbedaan hasil seperti ini,” tegasnya.
Herman juga mengaku telah memperoleh penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, menurutnya menyampaikan bahwa pengaturan atau penentuan skor maupun jarak dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah. Pernyataan tersebut, menurut Herman, justru memunculkan pertanyaan baru yang perlu dijawab secara transparan.
“Kalau benar pengaturan skor atau jarak berada pada kewenangan kepala sekolah, maka mekanisme pengawasannya harus dijelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa sistem dapat diintervensi. Semua harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
